Padang

Sudah 2 Bulan Kekeringan dan Krisis Air Bersih, Wako Padang Minta Bantuan Pusat

9
×

Sudah 2 Bulan Kekeringan dan Krisis Air Bersih, Wako Padang Minta Bantuan Pusat

Sebarkan artikel ini
PERBAIKAN SALURAN IRIGASI- Pemko Padang mengebut perbaikan irigasi di Bendungan Koto Tuo, Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto, Kecamatan Koto Tangah. Percepatan pemulihan aliran irigasi, karena berdampak pada ribuan hektare lahan pertanian masyarakat, serta rumah-rumah warga yang kesulitan mendapat air bersih.

POLIKATA.COM– Bencana banjir bandang yang menerjang wilayah Kota Padang pada akhir November 2025 lalu, membuat dua irigasi rusak total. Akibatnya, sudah hampir dua bulan warga mengalami krisis air bersih karena persawahan yang kering.

Selasa (27/1/2026), Wali Kota Padang Fadly Amran melihat langsung kondisi terkini irigasi di Bendungan Koto Tuo, Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto, Kecamatan Koto Tangah. Wako ingin memastikan percepatan pemulihan aliran irigasi yang berdampak pada ribuan hektare lahan pertanian masyarakat, serta rumah-rumah warga yang kesulitan mendapat air bersih.

Fadly Amran menyebut, panjang jalur irigasi yang cukup signifikan menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemulihan.

“Sawah yang terdampak itu sekitar 3.100-an hektar. Jalur irigasinya memang cukup panjang, tapi ini akan kita kebut secepatnya bersama Kementerian dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,” ujar Fadly.

Ia menjelaskan, Pemko Padang telah menyerahkan data secara lengkap kepada Pemerintah Pusat. Data tersebut mencakup by name by address, by koordinat, mulai dari sawah, tambak hingga ladang masyarakat yang terdampak.

“Koordinat lokasi-lokasi sawah, tambak, dan ladang sudah kita submit semuanya. Saat ini Balai Sungai sedang bekerja untuk mengembalikan aliran sungai seperti semula. Kita bisa melihat pekerjaan yang cukup masif, ini masih dalam kerangka tanggap darurat,” jelasnya.

Mantan wako Padang Panjang ini menegaskan, bahwa pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi ke depan, Pemko Padang mengharapkan penanganan yang lebih komprehensif, seperti pembangunan sabo dam, cek dam, dan proyek besar lainnya guna meminimalisir dampak banjir bandang di masa mendatang.

Saat ini, status penanganan masih berada pada fase transisi tanggap darurat. Sementara, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, Pemerintah Kota Padang telah mengajukan anggaran sebesar Rp3,6 triliun.

“Anggaran ini mencakup seluruh aspek pembangunan, baik infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lainnya. Kita sangat berharap ada percepatan, agar masyarakat yang terdampak bisa merasakan bahwa pemerintah benar-benar gerak cepat dalam mengatasi permasalahan yang ada,” pungkas Fadly Amran. (red)