BOGOR, POLIKATA.COM— Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, menilai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 ini, menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas pemerintahan, khususnya dalam memastikan kebutuhan daerah terus dikawal dan disinergikan dengan kebijakan nasional.
Menurut Mahyeldi, forum Rakornas tidak hanya menjadi ruang penyamaan visi pembangunan, tetapi juga wadah penting untuk menyampaikan langsung kondisi dan kebutuhan daerah, termasuk dalam penanganan bencana.
“Rakornas ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah, sekaligus memastikan kebutuhan daerah, termasuk dalam penanganan bencana, dapat terus dikawal dan disinergikan dengan kebijakan nasional,” ujar Mahyeldi di sela pelaksanaan Rakornas di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), Senin (2/2/2026).
Ia menegaskan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci dalam membangun ketahanan daerah ke depan demi terwujudnya Indoneaia emas 2045.
“Sinergi pusat dan daerah adalah kunci. Dengan kebersamaan ini, kami optimistis visi Indonesia emas 2045 dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan diikuti oleh ribuan peserta dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Forkopimda dari seluruh Indonesia. Forum ini mengusung tema penguatan sinergi pusat dan daerah dalam implementasi program prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memahami secara menyeluruh peran dan tanggung jawab masing-masing.
Prabowo menegaskan bahwa kebijakan nasional tidak cukup hanya ditetapkan secara regulatif, namun harus dipahami, disepakati, dan diimplementasikan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Rakornas menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi agar pelaksanaan kebijakan tidak berjalan dengan tafsir masing-masing.
Sementara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dalam laporannya, mengatakan bahwa penyelenggaraan rakornas ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden kepada Mendagri. Tahun 2026 menjadi tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dengan tahun pertama pelaksanaan telah banyak keberhasilan yang dicapai.
“Keberhasilan akan dapat dioptimalkan di tahun 2026 dengan kesamaan gerak langkah pusat dan daerah. Untuk menciptakan kesamaan tersebut, maka diselenggarakan acara Rakornas Nasional ini dengan tema Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas Tahun 2045,” ucap Mendagri.
Lebih lanjut, Tito mengatakan bahwa rakornas pemerintah pusat dan daerah tahun ini diikuti oleh 4.011 peserta dari berbagai instansi dan jajaran pemerintahan. “Seluruh jajaran pemerintahan provinsi, kabupaten, kota, dan forkopimda siap untuk mendukung program Bapak Presiden untuk melompat, bukan hanya bergerak, memajukan Indonesia,” katanya. (red)
