PADANG PANJANG, POLIKATA.COM — Peningkatan infrastruktur dasar, penguatan layanan pendidikan, serta penanganan kesehatan masyarakat menjadi fokus utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Tanah Pak Lambik (TPL), Kecamatan Padang Panjang Timur (PPT), Kamis (5/2/2026).
Dalam musrenbang yang digelar di kantor lurah itu, sebanyak sepuluh usulan prioritas dibahas sebagai hasil musyawarah bersama masyarakat. Usulan tersebut mencakup sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat.
Pada sektor infrastruktur, kelurahan mengusulkan rehabilitasi Gedung Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) dan kantor lurah, pengedaman tebing, pengadaan perlengkapan kerja kantor lurah, serta kegiatan sosial dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Selain itu, turut dibahas usulan dari tingkat RT berupa perbaikan saluran air, jalan setapak, dan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
Di bidang pendidikan, TPL mengusulkan penyelenggaraan Sekolah Lansia sebagai sarana peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi sosial warga lanjut usia. Kelurahan juga mengajukan bantuan keperluan sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Sementara itu, sektor kesehatan difokuskan pada penanganan stunting melalui pelaksanaan pos gizi guna memenuhi kebutuhan asupan gizi anak balita. Upaya ini sejalan dengan target Pemerintah Kota untuk menurunkan angka stunting hingga nol persen.
Selain itu, diusulkan pula kegiatan jalan sehat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran dan kebugaran masyarakat.
Kepala Bappeda Kota Padang Panjang Putra Dewangga mengatakan, pelaksanaan Musrenbang menjadi sarana dialog penting antaraa pemerintah dan masyarakat, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Setiap RT dianggarkan sekitar Rp150 juta. Karena itu, musrenbang ini menjadi forum untuk menentukan fokus utama pembangunan di masing-masing kelurahan. Meski ada efisiensi, Pemko tetap berupaya mengajukan bantuan keuangan ke Pemerintah Pusat dan memprioritaskan perbaikan infrastruktur yang paling mendesak,” ujarnya.
Ia juga menyoroti isu kemiskinan dan pengelolaan sampah sebagai persoalan krusial yang memerlukan keterlibatan aktif masyarakat. Warga diharapkan dapat mengurangi produksi sampah serta mengolah sampah organik menjadi kompos. Setiap RT juga diupayakan memiliki bank sampah guna menekan volume sampah kota.
Sementara itu, Lurah TPL, Romi Saputra mengatakan, seluruh usulan yang dibahas telah melalui proses musyawarah dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah TPL sebagai kawasan yang mayoritas warganya bergerak di sektor perdagangan.
“Pengembangan wilayah diarahkan untuk mendukung peningkatan UMKM, sehingga usulan yang disampaikan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (red)
