Berita

Forum Konsultasi Publik RKDP: Riyanda Sebut Kemampuan APBD Sawahlunto Terbatas untuk ‘Goalkan’ Seluruh Usulan

1
×

Forum Konsultasi Publik RKDP: Riyanda Sebut Kemampuan APBD Sawahlunto Terbatas untuk ‘Goalkan’ Seluruh Usulan

Sebarkan artikel ini
MUSRENBANG RKDP— Wako Sawahlunto Riyanda Putra membuka Musrenbang/Forum Konsultasi Publik (FKP) RKPD Pemerintah Kota Sawahlunto di Balaikota, Rabu (11/2/2026). Wako menekankan bahwa pembahasan usulan pembangunan harus benar-benar berbasis kebutuhan riil masyarakat.

SAWAHLUNTO, POLIKATA.COM— Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra membuka Musrenbang/Forum Konsultasi Publik (FKP) RKPD Pemerintah Kota Sawahlunto di Balaikota, Rabu (11/2/2026). Wako menekankan bahwa pembahasan usulan pembangunan harus benar-benar berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Wali Kota Riyanda menyampaikan forum tersebut menjadi ruang penting untuk menyatukan persepsi antara pemerintah dan masyarakat, agar arah pembangunan tetap sejalan dengan RPJMD Kota Sawahlunto serta program prioritas nasional.

Dalam arahannya, Wali Kota Riyanda menjelaskan bahwa kemampuan APBD Kota Sawahlunto untuk merealisasikan seluruh usulan pembangunan saat ini cukup terbatas, seiring kebijakan efisiensi dan pemotongan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat.

Baca Juga  Andre Rosiade Dampingi Menteri PU Cek Pekerjaan, APBN Rp667 Miliar Digelontorkan untuk Jalan Malalak

Karena itu, Wali Kota Riyanda menegaskan perlunya strategi yang lebih cermat agar kebutuhan masyarakat tetap dapat dipenuhi, salah satunya dengan menjemput dukungan pendanaan dan program dari pemerintah pusat.

Wali Kota meminta agar setiap usulan yang dihimpun dalam forum itu direkapitulasi dengan data yang rapi dan terukur, lalu dipetakan potensinya untuk diselaraskan dengan program prioritas Presiden serta rencana strategis kementerian dan lembaga.

Wali Kota Riyanda menambahkan, sinkronisasi tersebut perlu diperjuangkan hingga ke level Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat melalui jalur birokrasi maupun politik, sehingga keterbatasan fiskal daerah tidak menunda program pembangunan yang paling dibutuhkan masyarakat. (red)

Baca Juga  Perbaiki Kualitas Pelayanan Publik, Mahyeldi Minta OPD Miliki Unit Pengaduan Mandiri