BUKITTINGGI, POLIKATA.COM— Pemerintah Kota Bukittinggi menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Kamis (12/2/2026).
Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, menyampaikan Pemerintah Kota Bukittinggi mematangkan arah pembangunan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026–2027.
Ia menjelaskan, perencanaan pembangunan merupakan konsekuensi keterbatasan sumber daya, terutama pembiayaan, sehingga harus disusun secara sistematis dan terukur agar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Pelaksanaan RPJMD 2025–2029 disebut menunjukkan progres positif, ditandai program 2025 seperti perlengkapan peserta didik SD dan SMP, penuntasan pembangunan SDN 08 Campago Ipuh, serta penataan kota dan lampu penerangan, yang dilanjutkan pada 2026 melalui pengoperasionalan SDN 08, penataan pedestrian depan DPRD, rehabilitasi TMSBK, peningkatan fasilitas RSUD termasuk antar jemput pasien gratis, dan penyelenggaraan event 100 Tahun Jam Gadang.
“Pembangunan yang terukur bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ramlan.
Ia menambahkan, pengembangan kota tetap diarahkan pada peningkatan mobilitas dan ruang publik dengan tetap menjaga budaya serta kearifan lokal.
Wako juga menegaskan Bukittinggi memiliki sejarah panjang, pernah menjadi pusat pemerintahan dan pendidikan serta sempat menjadi ibu kota negara pada masa PDRI, sehingga dikenal sebagai Kota Perjuangan.
Sejumlah rencana pembangunan 2027 antara lain pembenahan lampu, trotoar dan drainase kota, penataan kawasan Jalan Sudirman, lanjutan rehabilitasi TMSBK, rehabilitasi Pasar Bawah, serta pembangunan Museum Radio dan Galeri PDRI.
Kepala Bapelitbangda Kota Bukittinggi, Ade Muliyani, menjelaskan, Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan salah satu tahapan awal penyusunan RKPD sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
RKPD Tahun 2027 menjadi tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025–2029 dan tetap berfokus pada program unggulan, seperti perlengkapan sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP serta pembinaan UMKM guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Tema pembangunan 2027 adalah Transformasi Kota Terintegrasi Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas. Rancangan awal RKPD disusun melalui analisis ekonomi daerah, kapasitas keuangan, serta arah kebijakan RPJMD, dan kami mengharapkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Ade menambahkan, forum konsultasi publik menjadi pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan saran dan masukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah sebelum ditetapkan menjadi RKPD.
Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2027 menghadirkan narasumber Syahrudin, ST, M.App.Sc., Ph.D, yang menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. (red)
